Surat Edaran merupakan petunjuk tehnis bagi 'internal' Direktorat Jenderal Pajak dalam melaksanakan undang-undang perpajakan, tidak ada salahnya untuk kita ketahui. Dalam aturan ini diatur antara lain hal-hal sebagai berikut :
Baca Selengkapnya......
Setoran Pajak Palsu? Kok Bisa Sih..
Pagi ini seperti biasa kalau sedang libur, langsung menyalakan televisi, ambil hape (handphone) untuk online membaca "koran" (soalnya tidak berlangganan koran cetak sih), sambil minum kopi panas dan jajan yang menurut saya pagi ini terasa istimewa. Tiba-tiba mata saya tertuju pada 'feed' di hape saya, yang mengatakan bahwa ada kasus pemalsuan setoran pajak di sebuah kota yang cukup saya kenal. Dengan menggerutu karena hampir tersedak kue gara-gara kaget, muncul pertanyaan di otak saya, kok bisa ya setoran pajak dipalsukan ? Yah karena waktu jemput anak sekolah masih lama, supaya tidak menjadi penasaran, seperti biasa bersama teman saya Lapi, sebuah laptop teman kerja saya, dan tidak ketinggalan pula kopi pahit, saya datangi dunia "Mbah" Google untuk melakukan "tirakatan". Misi saya adalah " Bagaimana sih sebenarnya cara membayar Pajak yang benar ?". Saya ajak anda untuk menelusuri "tirakatan" saya, dan ini hasilnya ....
Baca Selengkapnya......
Pengumuman Penerimaan Mahasiswa STAN 2010
Rabu, 28 April 2010
Baca Selengkapnya......
Bagi anda yang tertarik untuk berjuang memperbaiki Departemen Keuangan Republik Indonesia mungkin ini adalah salah satu cara. Ya, Departemen Keuangan Republik Indonesia melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan mengundang anak negeri terbaik untuk dididik menjadi "pejuang keuangan" bagi negara.
(picture from :www.stan.ac.id)
Baca Selengkapnya......
Makan di Restoran dikenakan PPN ? Ah....
Selasa, 27 April 2010
Terkejut saya membaca sebuah berita di salah satu penala di Indonesia. Intinya adalah mulai 1 April 2010 Undang-undang PPN telah berlaku dimana dalam salah satu pasalnya disebutkan, ada sejumlah barang tertentu yang tidak dikenakan PPN. Barang yang masuk dalam kategori ini di antaranya makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan,warung, dan sejenisnya. Hal ini meliputi makanan dan minuman, baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau katering. Loh kok saya masih dikenakan PPN ketika makan di restorat cepat saji ? Wah saya bisa protes melalui YLKI nih... Saya lanjutkan pencarian di Internet dan menemukan artikel bahwa sebagai konsumen kita berhak minta uang yang seharusnya tidak terutang kepada manager restoran (dikutib dari pernyataan David M.L. Tobing Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) Adamsco pada Kompas Female). Akan saya selidiki masalah ini, dan saya akan mengajak pembaca untuk 'melihat' pikiran saya...Yuk mari...
Baca Selengkapnya......
Pajak Penghasilan atas Jual Tanah/ Bangunan Sebuah Opini
Kamis, 22 April 2010
Tahukah anda apabila anda menjual tanah dan atau bangunan maka akan dikenakan Pajak Penghasilan ? Pajak penghasilan yang terutang adalah sebesar 5 % dari harga riil transaksi. Saya mempunyai "sedikit" opini tentang Pajak Penghasilan ini. Silakan disimak..
Baca Selengkapnya......
NPWP Dihapus ? Bisa Gak Ya....
Minggu, 18 April 2010
Banyak masyarakat yang menjadi Wajib Pajak (baca : mempunyai NPWP) dengan berlakunya peraturan perpajakan yang baru, ini adalah sebuah trend yang bagus. Semestinyalah masyarakat sadar bahwa apabila menjalankan usaha, melakukan pekerjaan bebas, atau memperoleh penghasilan dari pekerjaan seharusnya mempunyai NPWP, masalah bayar pajak atau tidak itu adalah nomor dua karena belum tentu setiap orang yang memperoleh penghasilan harus bayar pajak,untuk membayar pajak terdapat perhitungannya, yang utama adalah wajib lapor.
Terlepas dari itu sebenarnya bisa gak ya NPWP dihapuskan ?
Baca Selengkapnya......
Terlepas dari itu sebenarnya bisa gak ya NPWP dihapuskan ?
(image dari situs vivanews.com)
Batas Waktu Pembayaran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) (80/PMK.03/2010)
Mulai 01 April 2010 Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah mulai berlaku. Selain ketentuan Faktur Pajak, dan SPT masa PPN, terdapat perubahan yang 'sedikit' melegakan bagi Wajib Pajak, yaitu diaturnya kembali saat pembayaran dan pelaporan.
Baca Selengkapnya......
Aturan Formulir SPT PPN (Per-14/PJ/2010; SE-43/PJ/2010)
Sabtu, 17 April 2010
Pokok-pokok perubahannya di antaranya adalah :
Baca Selengkapnya......
Sehubungan dengan perubahan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai yang mulai berlaku mulai tanggal 01 April 2010 yang menambah obyek pajak baru, secara otomatis terdapat perubahan dalam pengisian SPT Masa PPN. Sebagai aturan pelaksanaannya telah terbit Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-12/PJ/2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-146/PJ/2006 tentang Bentuk, Isi, dan Tatacara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
Pokok-pokok perubahannya di antaranya adalah :
Baca Selengkapnya......
Pengendalian Melalui Hak Wajib Pajak
Membaca fenomena 'Gayus' dan komentar yang beredar dalam dunia media, baik elektronik, cetak, maupun internet, diperoleh sebuah petunjuk yang berharga untuk ditindaklanjuti oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, satu petunjuk yang hampir pasti adalah bahwa banyak masyarakat indonesia yang belum mengerti apalagi memahami 'konsep-konsep' perpajakan Indonesia. Suatu pekerjaan rumah yang sangat komplek dan membutuhkan waktu yang tidak sedikit.
Baca Selengkapnya......
Bukti Potong/ Pungut PPh, Dokumen Penting Wajib Pajak
Kamis, 15 April 2010
Negara memberikan kewenangan pihak ketiga untuk memungut/memotong pajak penghasilan atas suatu transaksi tertentu, istilah kerennya adalah With Holding Tax.
Pihak ketiga yang dimaksud adalah pembayar penghasilan, jadi pada saat anda memperoleh atau menerima pembayaran maka akan dipungut atau dipotong Pajak Penghasilan yang terutang atas transaksi yang menimbulkan pembayaran tersebut. Apa saja transaksinya dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal berapa yang terutang?
Baca Selengkapnya......
Pihak ketiga yang dimaksud adalah pembayar penghasilan, jadi pada saat anda memperoleh atau menerima pembayaran maka akan dipungut atau dipotong Pajak Penghasilan yang terutang atas transaksi yang menimbulkan pembayaran tersebut. Apa saja transaksinya dan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal berapa yang terutang?
Faktur Pajak (38/PMK.04/2010 ; Per-13/PJ/2010)
Rabu, 14 April 2010
Seperti diketahui Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, mulai berlaku 01 April 2009. Salah satu hal yang fundamental terdapat perubahan adalah Faktur Pajak. Apabila dibaca pasal-demi pasal maka kita akan menemukan bahwa Ketentuan Pasal 13 ayat (7) tentang Faktur Pajak Sederhana telah dihapus.
Baca Selengkapnya......
Batasan Pengusaha Kecil (68/PMK.03/2010)
Telah muncul aturan tentang Batasan Pengusaha Kecil, yaitu batasan yang menentukan apakah pengusaha wajib untuk terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak atau tidak. Aturannya adalah Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2010. Secara umum batasan yang lama masih berlaku yaitu peredaran bruto setahun kurang dari 600 juta. Anda dapat mendownload aturannya disini.
Baca Selengkapnya......
Download SPT PPh Badan , Ayo Isi SPT PPh Tahunan Badan Hukum Anda !!
Selasa, 13 April 2010
Walaupun cerita tentang 'Gayus' membahana di bumi pertiwi tercinta, yang menjadi 'trigger' bagi kasus lainnya, tapi jangan melupakan kewajiban pajak yang ada pada kita. Ya, bulan April ini akan menjadi bulan yang sibuk bagi badan hukum karena terdapat dua hal yang penting, yaitu batas akhir pelaporan SPT Tahunan PPh Badan dan mulai berlakunya UU PPN.
Baca Selengkapnya......
Mulai tahun ini Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk mengambil formulir SPT Tahunan PPh di tempat-tempat yang telah ditunjuk termasuk dari portal Direktorat Jenderal Pajak atau di sini.
Ada hal hal yang perlu dicermati oleh Wajib Pajak :
Petugas dinas Luar Asuransi dan Multilevel Marketing Agent
Sabtu, 10 April 2010
Setelah menunggu dalam waktu yang lumayan lama akhirnya ditegaskan bagaimana wajib pajak yang berprofesi sebagai Petugas Dinas Luar asuransi dan Multi Level Marketing menghitung pajak penghasilannya..
Bentuk aturan yang khusus mengatur petugas dinas luar asuransi dan MLM tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-100/PJ/2009 tanggal 12 Oktober 2009. Dalam aturan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
Baca Selengkapnya......
Bentuk aturan yang khusus mengatur petugas dinas luar asuransi dan MLM tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-100/PJ/2009 tanggal 12 Oktober 2009. Dalam aturan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
Damn !!! Uang Gua Dimakan Ditilep Orang Pajak !!!
Jumat, 09 April 2010
Mungkin begitulah tanggapan yang ada di masyarakat sekarang berkaitan dengan pemberitaan salah seorang oknum pajak yang bernama Gayus Tambunan. Dan dalam sekejab berbagai kekecewaan yang dulu ada di masyarakat menyeruak keluar, ditambah dengan kemajuan teknologi yang membuat semakin mudahnya untuk mengeluarkan uneg-uneg dan disertai dengan peberitaan yang menurut saya sangat tidak imbang.
Aturan Pelaksanaan Undang Undang PPN
Kamis, 01 April 2010
Baca Selengkapnya......
Sebagai tindak lanjut pengesahan Undang-Undang PPN yang mulai berlaku 1 April 2010 ini maka aturan pelaksanaannya pun mulai terbit. setidaknya ada 4 aturan pelaksanaan sampai saat tulisan ini dibuat yang sudah terbit. Anda dapat mendownloadnya.
Baca Selengkapnya......
Langganan:
Postingan (Atom)
